PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH MASYARAKAT DALAM KAWASAN HUTAN MELALUI REFORMA AGRARIA: PERSPEKTIF KEADILAN SOSIAL DAN EKOLOGIS (RESOLVING COMMUNITY LAND TENURE IN FOREST AREAS THROUGH AGRARIAN REFORM: A SOCIAL AND ECOLOGICAL JUSTICE PERSPECTIVE)

PENGUATAN OTONOMI DAERAH DALAM PENGAWASAN KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERBA PASCA UU NO.2 TAHUN 2025 (STRENGHTENING REGIONAL AUTHORITHY IN THE SUPERVISION OF MINING ACTIVITIES FOLLOWING THE ENACTMENT OF LAW NO 2 OF 2025)

KENDALA MASYARAKAT ADAT YANG HIDUP NOMADEN DI HUTAN DALAM MENGAKSES PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL (CONSTRAINTS FACED BY NOMADIC INDIGENOUS COMMUNITIES LIVING IN FORESTS IN ACCESSING THE SOCIAL FORESTRY PROGRAM)