Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi Perda dan Perbup yang Terkena Dampak UU No 11 Tahun 2020

Rapat Koordinasi tindak lanjut Hasil Inventarisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang terkena dampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, bertempat di Aula Barakat Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar. Rapat koordinasi diselenggarakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Banjar, para Asisten Sekretaris Daerah, seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah.

Rapat dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Materi mengenai inventarisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya disampaikan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Setidaknya terdapat 51 Peraturan Pelaksanaan  dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dampak peraturan pelaksanaan tersebut yang dikelompokan dengan beberapa substansi, berimplikasi pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjar dan Peraturan Bupati Banjar untuk mengharmonisasikan dan menyinkronisasikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini.

Peraturan Dearah dan Peraturan Bupati sebagai  peraturan dan kebijakan turunan harus sejalan dengan politik hukum/ substansi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu mengurangi hambatan investasi dan penataan birokrasi serta dapat mengakselerasi pembangunan daerah pada khususnya dengan penyederhanaan regulasi dan birokrasi.

Melalui Rapat koordinasi ini, diharapkan Perangkat Daerah agar menindaklanjuti peraturan pelaksanaan dan peraturan menteri terkait sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui penyusunan rancangan produk hukum daerah sesuai dengan urusan yang diampu masing-masing Perangkat Daerah, guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan.

Survey Kepuasan