KABUPATEN BANJAR

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Get Adobe Flash player

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  NASKAH PERJANJIAN

 

  • Setiap Rancangan Naskah Perjanjian  sebelum disampaikan kepada Bupati atau Kepala SKPD untuk ditandatangani, terlebih dahulu harus disampaikan kepada Sekretaris Daerah Up. Kepala Bagian Hukum disertai dengan Surat Pengantar dari SKPD   pemrakarsa untuk dilakukan koreksi dan evaluasi dari aspek contract drafting.
  • Hasil koreksi dan evaluasi terhadap Rancangan Naskah Perjanjian dijadikan sebagai  bahan perbaikan  contract drafting terhadap draf Rancangan Naskah Perjanjian.
  • Terhadap Draf Rancangan Naskah Perjanjian  dapat dilakukan proses pembahasan yang bersifat koordinasi  sebelum ditetapkan menjadi Naskah Perjanjian.
  • Draf  Rancangan   Naskah Perjanjian  yang sudah diperbaiki, diberikan paraf koordinasi. Setelah itu  disampaikan kepada Bupati Banjar atau Kepala SKPD dalam rangkap 2 (dua) beserta draf  koreksi dari Bagian Hukum,  untuk dilakukan penandatanganan.
  • Naskah Perjanjian dalam rangkap 2 (dua) tersebut  haruslah bermaterai, rangkap 1 (satu) bermaterai yang ditandatangani oleh Bupati atau Kepala SKPD, sedangkan rangkap 1 (satu) nya bermaterai yang ditandatangani oleh Pihak lain.
  • Penomoran dan tanggal untuk penandatangan Naskah Perjanjian dilakukan Bagian Hukum Setda Kab. Banjar berdasarkan Buku Register Naskah Perjanjian 
  • Terhadap Naskah Perjanjian yang sudah adanya penandatanganan, dilakukan Pendokumentasian terhadap naskah asli  Naskah Perjanjian  tersebut yang  dilakukan oleh :

       - Bagian Hukum Setda Kab. Banjar berupa minute.    

       - SKPD pemrakarsa.

 

sop mou bankum

 

Sop perkara bankum

BERITA

AGENDA

1..

FOTO

justice-297629_640.png

Data Pengunjung

272814
Hari Ini
Kemarin
Pekan Ini
Akhir Pekan Ini
Bulan Ini
Akhir Bulan Ini
Total Pengunjung
37
358
1690
268988
6514
11235
272814

Your IP: 54.146.50.80
Server Time: 2017-11-25 01:49:06

Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.